Jakarta, 25/1 (ANTARA) - Masalah yang terkait dengan pemberian kembali fasilitas Kawasan Latihan Militer (Military Training Area/MTA) dari Indonesia kepada singapura akan dimasukkan dalam kerangka kerjasama pertahanan antara kedua negara, atau Defence Cooperation Agreement (DCA). "Itu (MTA-red) akan dimasukkan dalam DCA yang kemungkinan akan diparalelkan peresmiannya dengan perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menjawab ANTARA, usai menjadi pembicaraan dalam diskusi "Situasi Keamanan Asia Tenggara" di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, DCA kali pertama dicetuskan dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Bali 3-4 Oktober 2005. DCA dilontarkan sebagai bentuk keinginan keras Singapura untuk mendapat fasilitas MTA dari Indonesia, setelah dibekukan pada 2003. Pada 2000, RI dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara melalui MTA, terutama bagi kerjasama udara dan laut. Namun, Indonesia menghentikan MTA pada 2003, karena Singapura cenderung banyak melakukan pelanggaran di wilayah RI dan dalam setiap latihan bersama, Singapura kerap mengikutsertakan pihak ketiga seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia. Sebelumnya, Dirjen Strategi Pertahanan Dephan Mayjen TNI Dadi Susanto mengatakan selain perbedaan pandang soal MTA, RI dan Singapura juga belum menemukan titik temu mengenai jangka waktu pelaksanaan DCA, pelibatan pihak ketiga, dan aspek yuridis jika salah satu pihak melakukan pelanggaran hukum saat latihan bersama dilakukan. "Indonesia menginginkan jangka waktu yang diberlakukan adalah lima tahun, sedangkan Singapura 25 tahun. Selain itu, Singapura ingin agar pihak ketiga dapat terlibat dan jika personilnya melakukan pelanggaran, harus diadili di Singapura. Tiga hal ini, Indonesia belum sepakat," ujarnya. Pembahasan mengenai DCA terakhir dilakukan dalam pertemuan putaran ke-4 di Singapura pada 16-17 Januari 2005. Tentang kemungkinan Indonesia akan memberikan MTA kembali pada Singapura, Juwono mengatakan, semua masih dibicarakan dengan pihak Departemen Luar Negeri dan Mabes TNI.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006