Hal ini, menurut Mangindaan dalam konferensi pers seusai rapat moratorium di Istana Wakil Presiden, Jakarta, membuat penandatanganan SKB Moratorium sementara ditunda.
"Karena kita butuh semua kementerian, detail-detainya. Ternyata pengecualiannya (moratoium), tenaga medis bagaimana, ternyata detail sekali beliau jelaskan. Ada 29 ribu pensiun, ini harus diganti. Kalau begitu belum bisa ditandatangani kalau belum bisa buat acuan" kata Mangindaan menanggapi pertanyaan penundaan penandatanganan SKB tersebut.
Ia menambahkan, diharapkan SKB moratorium dapat ditandatangani dalam minggu-minggu depan.
Ia mengatakan, moratorium ini bukan hanya masalah rekruitmen, namun juga diselaraskan dengan reformasi birokrasi untuk menata kembali PNS. Untuk itu ada beberapa pengecualian-pengecualian yang dibutuhkan, terutama di bidang pelayanan publik.
Ia mencontohkan seperti tenaga guru dan dosen. Menurut dia, tenaga guru dan dosen yang pensiun tetap akan diganti karena pelayanan publik untuk belajar mengajar. Begitupula dengan tenaga kesehatan.
Sebelumnya, SKB moratorium PNS dikabarkan akan ada penadatanganan pada Jumat ini, seusai rapat moratorium PNS yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono.
Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan, dirinya tidak pernah mengatakan akan ada penandatanganan moratorium hari ini, namun ada konferensi pers terkait moratorium.
"Saya minta ANTARA koreksi, saya tidak pernah mengatakan akan ada penandatanganan moratorium, adanya konferensi pers," katanya kepada ANTARA terkait berita moratorium sebelumnya.
Menurut dia, saat ini moratorium dibahas intens dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono.
Sementara itu, rapat moratorium jumat, dihadiri oleh Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Dalam Negeri Gamawan fauzi , Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djoko Suyanto.
Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Men Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo. (M041)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
kita dari awal kuliah di PTK emg disiapkan jadi PNS, sbg abdi masyarakat, sedangkan klo PTN ato PTS dibekali ilmu profesional sampe jadi sarjana guna membuat lap kerja, bukannya ikut bersaing buat nyari lap kerja...pemikiran di masyarakat mengenai PNS tu hidupnya terjamin tu membuat orang" berlomba menyekolahkan anaknya kemudian mencari "bantuan" untuk jadi PNS