Jakarta (ANTARA News) - Praktik mafia anggaran terjadi karena adanya kerja sama antara DPR, pemerintah dan pengusaha dengan sistem ijon.

"Pengusaha biasanya memberikan uang terlebih dulu ke pemerintah atau DPR RI, bahkan keduanya sebagai ijon agar proyek pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah dimenangkan perusahaan yang telah mengijon tersebut," kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI.

Tanpa adanya kerja sama seperti itu, kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar itu, mustahil praktek mafia anggaran bisa dilakukan.

Bahkan dirinya mensinyalir mafia anggaran lebih banyak terjadi di pemerintah (Kementerian) dibanding di Badan Anggaran DPR.

Hal ini mengingat pengguna anggaran sendiri adalah Pemerintah. Pengusaha, biasanya mengijon terlebih dulu ke pejabat yang berpengaruh di sebuah kementerian, baru kemudian ke DPR.

"Mafia anggaran tidak akan ada dan berkembang jika tidak ada kerja sama dengan orang di luar Banggar, terutama pengguna anggaran, yakni Pemerintah. Pengguna anggaran hampir 80 persen lebih adalah pemerintah. Lubangnya adanya di kementerian, kekuatan menteri bisa menekan," katanya. 

Dikatakan, jika tidak ada bantuan, kerja sama, dan jaminan perusahaan akan dimenangkan, maka tidak akan ada pengusaha yang berani mengijon ke pemerintah dan DPR RI, khususnya Banggar.

"Uang yang diterima mafia anggaran di pemerintah dan DPR RI biasanya adalah uang dari pengusaha, bukan uang APBD atau dana pribadi kepala daerah. Praktek mafia seperti itu sebetulnya sudah lama terjadi di Banggar, dan pemerintah. Kalau ingin melihat praktek itu, lihat saja proses tender, perusahaan yang tidak berkompeten dan harga yang ditawarkannya mahal namun dimenangkan, pasti perusahaan itu bagian dari mafia anggaran," ujar Bambang.

Oleh karenanya, ia  mengusulkan, untuk memberantas mafia anggaran, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat proses dan mekanisme tender terbuka bagi umum dan melibatkan KPK. Selain itu, tegas dia, panita tender harus berani menolak ‘titipan’ dari DPR, Menteri, Bupati, Gubernur, pengusaha.

"Kalau tender terbuka, melibatkan KPK dan masyarakat, secara fair, saya yakin berbondong-bondong orang akan protes, karena sudah nyetor tapi kalah,” ucap dia. (zul)

Copyright © ANTARA 2011