"Alokasi dana 2011 hanya untuk pekerjaan DED serta pembebasan lahan. Kami harapkan fisiknya bisa dibangun 2012," kata Direktur RSUD Kota Bekasi dr Titi Masrifahati di Bekasi, Rabu.
Untuk keperluan pembebasan lahan dan DED itu Pemkot Bekasi mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar melalui APBD 2011.
"Kami harapkan pembebasan lahan bisa berjalan lancar dan beberapa bulan ke depan pembangunan fisiknya sudah mulai terlaksana," ujarnya.
Untuk pembangunan RS itu diharapkan juga ada bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat, apalagi Gubernur Ahmad Heryawan telah meninjau langsung ke lokasi.
"Bangunan RS nantinya juga diprioritaskan menampung pasien dari keluarga kurang mampu dan tentunya pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi," tegasnya.
Di Kota Bekasi ada sebanyak 272.578 jiwa warga kurang mampu di daerah itu dan yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan berupa pengobatan gratis terdiri 155.488 jiwa melalui program jamkesmas, dan 117.090 jiwa dari jamkesda.
Plt Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi mengatakan, melalui APBD dialokasikan dana sebesar Rp8 miliar untuk program jamkesda, sementara untuk anggaran jamkesmas yang dikelola pemkot melalui puskesmas sebesar Rp22,99 miliar.
Menurut dia, Pemkot Bekasi menyiapkan setiap warga mendapat biaya pengobatan Rp50 ribu, dan bagi yang tidak sakit disubsidikan kepada pasien yang memerlukan biaya pengobatan.
Setiap peserta jamkesda didata melalui perangkat kelurahan dan RT, setelah itu mereka diberi kartu.
"Program jamkesda yang didanai APBD itu sudah jalan. Nantinya pihak rumah sakit akan melakukan penagihan biaya ke pemerintah kota atas jasa yang diberikan kepada warga kurang mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut," katanya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Heri Koswara menegaskan, perlunya pembangunan RS delapan lantai itu dalam mengakomodir keinginan warga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik.
Ia menyatakan setuju dengan keinginan Pemkot Bekasi membuat RS tersebut apalagi dukungan serupa juga ditunjukkan Gubernur Jawa Barat.
Sejalan dengan pembangunan fisik, Heri yang merupakan anggota DPRD dari PKS itu menegaskan perlunya dilakukan validasi data keluarga miskin agar biaya pengobatan gratis bisa dinikmati oleh yang benar-benar berhak.
Untuk keperluan itu DPRD akan menyetujui usulan dana sebesar Rp200 juga untuk kegiatan tersebut dan diharapkan dalam beberapa bulan mendatang validasi tuntas dilakukan.
"Kami minta Dinsos dan BPS untuk segera memulai validasi data tersebut dan hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam menerbitkan kartu gakin baru," ujarnya. (M027/M026/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
