Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah berakhirnya pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab di ibu kota Maroko, Rabat pada Rabu malam. Suriah, yang keanggotaannya dalam organisasi itu sedang ditangguhkan pada Sabtu, tidak ikut ambil bagian.
Tenggat waktu sebelumnya untuk Presiden Suriah, Bashar al-Assad berakhir pada hari Rabu.
Perdana menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani mengatakan pemerintah Suriah telah diberikan tempo tiga hari untuk "menghentikan aksi represi berdarah" terhadap warga sipil, Al-Jazeera melaporkan.
"Saya tidak ingin berbicara soal kesempatan terakhir sehingga Suriah tidak akan berpikir ini adalah ultimatum, tapi kami sudah hampir ada di akhir perundingan," katanya menambahkan bahwa waktu sudah habis.
"Namun, jika Damaskus tidak setuju untuk bekerja sama dengan Liga, maka sanksi akan dijatuhkan terhadap Suriah," kata perdana menteri Suriah.
Dia juga mengatakan pemerintah Suriah diberikan tiga hari untuk menandatangani protokol pada misi pencari fakta ke negara itu. Awalnya, sekitar 30-50 pengamat akan dikirim.
Al-Arabiya melaporkan bahwa Liga Arab akan mengirim pengamat ke Suriah dalam waktu tiga hari setelah Damaskus menandatangani protokol untuk mengesahkan dan mengorganisasi untuk misi mereka. Misi pencari fakta dibentuk untuk mengungkap kebenaran di balik laporan kontroversial dari negara tersebut.
Liga Arab, Senin, mengatakan siap mengirim 500 pengawas ke Suriah yang akan mengamati situasi di lapangan dan melihat bahwa "hak-hak" warga sipil tidak dilanggar oleh rezim. Misi ini akan mencakup hak-hak aktivis Arab, wartawan dan perwira militer.
Sekretaris Jenderal blok Arab, Nabil al-Arabi mengatakan saat konferensi pers di Rabat bahwa organisasi akan mengajukan proposal pada misi pemantauan kepada menteri luar negeri Suriah.
Dia mengatakan perwakilan dari 16 organisasi hak asasi manusia Arab akan dikirim ke Suriah untuk memantau situasi di 16 daerah yang dirancang oleh oposisi. Mereka akan melaporkan langsung ke markas besar Liga Arab.
Organisasi ini dibentuk untuk menerima jaminan dari pimpinan Suriah bahwa para pengamat akan diizinkan bergerak bebas di dalam negara tersebut dan bertemu dengan perwakilan dari berbagai kelompok, demikian mengutip RIA Novosti.
(SDP-09)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
