"Penyelesaian masalah Papua harus diselesaikan lebih dari sebuah upaya penerapan kebijakan otonomi khusus. Selama Papua masih dijadikan lahan untuk mencari keuntungan, otomatis masalah yang muncul di tanah Papua tidak akan terselesaikan," kata Lukas dalam Diskusi Publik "Pemekaran Wilayah Papua (Masalah dan Solusi)" di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, hingga kini persoalan Papua masih belum terpecahkan karena pelaksanaan kebijakan di daerah tidak sejalan dengan kebijakan pusat dan cenderung keluar dari keinginan masyarakat Papua.
Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengawal kebijakan pembangunan hingga ke tingkat daerah agar pembangunan berkesinambungan dapat terus berjalan.
"Persoalan Papua sudah demikian kompleks dan banyak dibahas oleh penentu kebijakan. Namun, tetap jauh dari harapan dan keinginan rakyat Papua," tutur dia.
Ia menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan kebijakan yang luar biasa dalam menyelesaikan persoalan Papua, dengan menggelontorkan sekitar Rp20 triliun untuk otonomi.
"Ini anggaran yang cukup besar, namun anggaran tersebut justru kerap dijadikan lahan bagi pihak-pihak tertentu yang tidak membangun Papua dengan hati," kata Lukas.
Di tempat yang sama, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai menuturkan, pemerintah sangat intens membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua guna memberikan masukan pemecahan masalah Papua.
"Roh untuk menjalankan otonomi khusus dibutuhkan untuk menyeimbangkan perbaikan serta pembangunan sosial ekonomi di Papua. Pemerintah terus intensifkan komunikasi dengan masyarakat Papua untuk mencari solusi dari warisan masalah yang timbul," kata Velix.
Anggaran Otsus selalu ditingkatkan sesuai dengan instrumen perubahan kebijakan masyarakat Papua. Semua dilakukan demi percepatan pengembangan ekonomi ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Papua.
(S037)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
