"Tentu semua sudah tahu karut-marut pelaksanaan UN jenjang SMA dan sederajat tahun ini, tak hanya penundaan UN karena keterlambatan distribusi, namun juga kualitas kertas, dan sebagainya," katanya di Semarang, Sabtu.
Menurut Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah itu, berbagai masalah dalam pelaksanaan UN 2013 setidaknya menyadarkan semua kalangan untuk berpikir dan mengevaluasi, tidak hanya terkait pelaksanaan, tetapi juga tujuan UN.
Bahkan, kata dia, ada pendapat dari sejumlah anggota DPR yang menginginkan bahwa hasil UN tahun ini tidak digunakan sebagai salah satu syarat penentu kelulusan siswa karena pelaksanaan UN yang dinilai karut-marut.
"Saya pikir saat ini kita harus mengapresiasi seluruh pendapat terkait pelaksanaan UN untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan mengambil keputusan," kata Rektor IKIP PGRI Semarang itu.
Pemerintah, kata dia, harus segera mengambil keputusan yang terbaik atas evaluasi pelaksanaan UN tahun ini, tetapi apapun keputusan nantinya, yang terpenting jangan sampai merugikan siswa sebagai peserta UN.
Ia mengingatkan evaluasi yang dilakukan pemerintah sebaiknya bukan semata atas pelaksanaan UN, tetapi lebih jauh menyangkut tujuan penyelenggaraan UN, terutama kepentingan kelulusan dan tiket masuk perguruan tinggi.
"Evaluasi harus dilakukan komprehensif, apapun keputusannya harus yang terbaik. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, atau bahkan jatuh pada lubang yang lain, seperti dalam pelaksanaan UN tahun ini," katanya.
Langkah sentralisasi dalam pengadaan naskah soal UN tahun ini, kata dia, sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah kebocoran soal, tetapi justru berakibat penundaan UN di sejumlah provinsi akibat percetakan tidak siap.
"Itu yang dimaksud jatuh ke lubang yang lain. Soal UN tahun ini juga dibagi 20 paket untuk meminimalkan masalah kebocoran. Namun justru menimbulkan masalah baru karena mekanisme 20 variasi paket soal ternyata rumit," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
