Minggu, 20 Agustus 2017

Presiden SBY siap jawab DPD soal mobil murah

| 3.793 Views
Presiden SBY siap jawab DPD soal mobil murah
Hak Bertanya Mobil Murah Anggota DPD AM. Fatwa membacakan hak bertanya dalam rapat paripurna DPD di Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/10). Anggota DPD menggunakan Hak Bertanya yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean))
...kebijakan mobil murah yang dimaksud adalah untuk memikirkan angkutan pedesaan, jadi bukan mobil-mobil pribadi."
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama jajarannya mempersiapkan jawaban terkait kebijakan mobil murah yang kini tengah dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui hak bertanya.

Hal ini menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan, instruksinya terkait kebijakan mobil murah diperuntukan bagi angkutan perdesaan yang ramah lingkungan. Namun dalam kenyataannya kini mobil murah yang diproduksi justru untuk mobil pribadi.

"Kalau saudara masih ingat dulu, kebijakan mobil murah yang dimaksud adalah untuk memikirkan angkutan pedesaan, jadi bukan mobil-mobil pribadi, yang kita harapkan ramah lingkungan, apakah listrik atau hibrid," katanya.

Presiden menambahkan, saat melakukan kunjungan kerja di India, ia juga meninjau mobil murah ramah lingkungan yang digunakan di pedesaan. "Kita ingin mendapatakan perbandingan, di India seperti apa, angkutan perdesan itu yang menggunakan listrik sehingga hemat bahan bakar, ramah lingkungan sehingga dengan demikian membawa kebaikan," katanya.

Untuk itulah, ia meminta jajarannya untuk menjelaskan hal ini. "Ini yang harus dijelaskan, dan nanti persiapkan jawaban kepada DPD yang mengangkat isu ini menjadi hak bertanya kepada mereka," katanya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat seusai rapat paripurna menjelaskan untuk program mobil murah angkutan pedesaan berbeda dengan mobil murah industri.

"Bukan istilah mobil murah itu dipakai untuk program itu (angkutan pedesaan). Ada yang untuk individu, ada yang untuk pick up pedesaan, yang pedesaan memang akhirnya belum berjalan karena secara komersiil belum ada yang mendanai," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya dulu sempat mendapatkan tugas riset untuk mengembangkan hal itu, namun kemudian dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

"Kita dulu diberi anggaran untuk membuat risetnya, tapi kemudian dialihkan kepada Kemenristek ," katanya.

Menurut dia, awalnya terkait dengan mobil murah tersebut tidak ada yang mendanai, kemudian pihaknya akan menggunakan PT INKA untuk mengembangkannya.

"Tapi kemudian (PT INKA) oleh Menteri Negara BUMN diminta konsentrasi ke corenya (bisnis), tidak bisa digunakan untuk produksi pertamanya," katanya.

Ia menambahkan, nanti penjelasan lebih lengkap akan diberikan Menteri Koordinator Perekonomian. (M041)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2013

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga