Ketujuh orang itu "terbukti bersalah menurut Pasal IV undang-undang anti-terorisme", kata Menteri Kehakiman Hassan al-Shammari dalam sebuah pernyataan, dengan menambahkan bahwa para terpidana warga negara Irak, lapor AFP.
Irak mengeksekusi hampir 170 orang tahun ini, yang diadili atas dakwaan terorisme, namun putusan-putusan itu tidak memiliki dampak berarti pada kekerasan yang melanda negara tersebut.
Eksekusi di Irak, yang biasanya dilaksanakan dengan penggantungan, meningkat tahun ini meski ada seruan-seruan internasional bagi moratorium.
PBB, Uni Eropa dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam tingginya eksekusi di negara itu, dan ketua HAM PBB Navi Pillay tahun ini mengatakan bahwa sistem peradilan kriminal di Irak "tidak berfungsi secara memadai".
Kekerasan di Irak telah mencapai tingkatan yang belum pernah terlihat sejak 2008, ketika negara itu mulai bangkit dari konflik sektarian mematikan pada 2006-2007 yang merenggut puluhan ribu jiwa.
Menurut data PBB, hampir 1.000 orang tewas pada Oktober dalam serangan-serangan di Irak.
Hampir 900 orang sipil tewas di Irak pada September, menurut misi PBB di Irak.
Kekerasan merupakan bagian dari gelombang pemboman dan serangan bunuh diri di tengah krisis politik antara Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan mitra-mitra pemerintahnya dan pawai protes selama beberapa pekan yang menuntut pengunduran dirinya.
Lebih dari 800 orang tewas dalam serangan-serangan selama Agustus, yang telah menjadi salah satu bulan paling mematikan di Irak.
Berdasarkan data yang dihimpun PBB dan pemerintah Irak, Juli merupakan bulan paling mematikan dalam lima tahun dengan jumlah korban tewas lebih dari 1.000 orang.
Gelombang serangan di Irak meningkat sejak awal tahun ini, dan menurut laporan PBB, lebih dari 2.500 orang tewas dari April hingga Juni saja, jumlah tertinggi sejak 2008.
Jumlah kematian pada Maret mencapai 271, sementara sepanjang Februari, 220 orang tewas dalam kekerasan di Irak, menurut data AFP yang berdasarkan atas keterangan dari sumber-sumber keamanan dan medis.
Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.
Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni.
Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni.
Penerjemah: Memet Suratmadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
