... kalau mau menghilangkan subsidi misalkan di Jakarta, maka harus sudah bebas dari orang miskin. Itu sensitif... "Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah meyakini konsumsi BBM bersubsidi pada 2014 bakal sesuai target APBN yang ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.
Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemerintah akan mengendalikan konsumsi BBM dengan sejumlah cara agar tidak melebihi kuota APBN.
"Kami sudah siapkan opsinya," katanya.
Menurut dia, opsi itu antara lain program pembelian BBM secara nontunai dan pengendalian dengan perangkat teknologi informasi berbasis radio (radio frequency identification/RFID).
Opsi lain, pemberlakuan subsidi dengan besaran tetap dan kenaikan harga BBM.
"Semua opsi selalu ada. Intinya, mengurangi subsidi BBM yang makin lama makin memberatkan," katanya.
Apalagi, lanjutnya, kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu telah menekan konsumsi.
"Kuota BBM tahun ini sebesar 48 juta kiloliter tidak terlampaui," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, juga meminta pemerintah daerah ikut mengendalikan pemakaian BBM subsidi.
"Pemda punya kekuasaan, mengatur jatah BBM bersubsidi yang sudah diberikan," katanya.
Ia mencontohkan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengatur pembelian BBM berdasarkan warna kendaraan.
"Misalkan pada Senin, hanya boleh mobil warna merah yang beli BBM subsidi, sementara biru tidak," katanya.
Namun, menurut dia, opsi penghapusan subsidi BBM hanya boleh dilakukan jika sudah tidak ada masyarakat miskin.
"Subsidi itu diberikan pada masyarakat yang tidak berpunya. Artinya, kalau mau menghilangkan subsidi misalkan di Jakarta, maka harus sudah bebas dari orang miskin. Itu sensitif." ujarnya.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013
