Apakah hakim konstitusi sesungguhnya memahami konstitusi?"
Jakarta (ANTARA News) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi perihal pemilu serentak yang dilaksanakan mulai 2019 yang dinilainya memberikan dampak inkonstitusional.

"Apakah hakim konstitusi sesungguhnya memahami konstitusi?" kata Yusril melalui pesan "bbm" di Jakarta, Jumat.

Yusril menilai, hakim konstitusi yang mengumumkan putusan pemilu serentak dilaksanakan mulai 2019 adalah langkah blunder.

Menurut dia, pada putusan yang mengabulkan gugatan uji materi Effendi Gazali tersebut, hakim konstitusi, di satu sisi berpandangan, beberapa pasal UU Pemilu Presiden bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Namun di sisi lain, kata dia, hakim konstitusi juga memandang pemilu serentak baru diberlakukan pada 2019 dan seterusnya.

"Padahal, putusan MK itu berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum," kata dia.

Jika putusan itu berlaku seketika tapi baru pemilu 2019 dan seterusnya, maka Yusril mempertanyakan, keabsahan pemilu 2014 yang dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional.

Dia menjelaskan, MK tahu bahwa melaksanakan pemilu dengan pasal-pasal UU inkonstitusional, maka hasilnya juga inkonstitusional.

"Konsekuensinya, anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih melalui pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 juga inkonstitusional," katanya.

Yusril mengkritik MK karena dinilainya berupaya menutupi inkonstitusionalitas putusannya dengan merujuk putusan-putusan senada MK sebelumnya.

Dengan merujuk pada putusan yang dinilainya salah itu, menurut dia, MK dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah sah, meskipun dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pilpres yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yusril menilai, MK tampak seperti dipaksa pihak tertentu untuk membacakan putusan dari permohonan uji materi dari Effendi Ghazali yang dampak putusannya tidak seluas permohonan yang diajukannya.

Dengan dibacakan putusan dari permohonan uji materi dari Effendi itu maka permohonannya seolah kehilangan relevansi untuk disidangkan.

"Inilah hal-hal misterius dalam putusan MK kemarin yang tetap menjadi tanda tanya yang tak kunjung terjawab sampai hari ini," tegasnya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014