Saat itu (2012) perkembangan populasi per komoditinya cendrung menunjukkan angka positif dengan kenaikan populasi tertinggi disumbangkan oleh ternak sapi (27,66 persen) diikuti Babi (5,26 persen), sedangkan populasi ternak kerbau mengalami kenaikan (0,28 persen)," katanya, di Kupang, Rabu.
Hal ini, katanya, menggambarkan keberhasilan pembangunan di bidang peternakan di NTT.
Bahkan peningkatan ternak sapi ini merupakan wujud tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.
Untuk menggapai tekad itu, maka ada target satu juta ekor ternak sapi dan 165 ribu ternak kerbau dengan syarat pertumbuhan populasi sapi harus didorong dari 4,63 persen menjadi 8,70 persen dan ternak ternak kerbau dari 1,72 persen menjadi 3,22 persen.
Ia mengatakan berdasarkan parameter teknis peternakan NTT, struktur populasi ternak sapi saat ini adalah jantan 32 persen dan betina 68 persen.
Sedangkan jumlah ternak sapi betina dewasa adalah 49,40 persen dari populasi dan ternak sapi betina produktif mencapai 41,99 persen dari populasi.
Sementara tingkat kelahiran dari populasi saat ini adalah 24,22 persen atau sama dengan 59 persen dari betina produktif (net calf crop).
"Secara teoritis, "net calf crop" sapi Bali dapat mencapai 80 persen, sehingga tingkat kelahiran dari populasi dapat mencapai hingga (80 persen x 41,99 persen) = 33,59 persen (keadaan saat ini hanya 24,22 persen)," katanya.
Menurut dia, Apabila kenaikan populasi masih biasa-biasa saja seperti sekarang ini (business as usual) maka pada akhir 2014, populasi ternak sapi diestimasikan baru mencapai 891.622 ekor dan ternakkerbau 157.990 ekor.
Artinya kata dia target untuk mencapai satu juta ekor ternak sapi dan 165 ribu ternak kerbau pada akhir 2014 setelah ditetapkan pada 2012 lalu pasti gagal
Padahal kata mantan kepala BKPMD NTT itu, permintaan pasar terhadap ternak dan hasil ternak baik dari luar NTT maupun di dalam NTT sendiri terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.
Sementara lahan yang tersedia dan berpotensi untuk pengembangan usaha peternakan masih banyak yang belum dimanfaatkan.
Berikut kebijaksanaan pemerintah yang mendorong badan-badan usaha milik negara untuk menyisihkan dana guna membantu usaha kecil dan menengah dengan bunga rendah telah berjalan.
"Kebijakan ini memberi peluang untuk melakukan pengembangan usaha maupun investasi baru dalam bidang industri peternakan di NTT," kata dia.
Pewarta: Hironimus BIfel
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
