Pemadaman listrik bisa kurangi kepercayaan pada pilpres

Warga Sumut masih ingat janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjamin krisis listrik di Sumut selesai dalam dua bulan terhitung setelah kampanye Pemilu Legislatif. Nyatanya tidak juga terwujud."

Medan (ANTARA News) - Pengamat politik meminta PT. Perusahaan Listrik Negara serius menangani terjadinya kembali "byar pet" dua hingga tiga sehari di Sumut karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan di Pemilu Presiden yang mengakibatkan terjadinya golongan putih atau golput

"Pemadaman listrik yang terjadi di tengah kampanye dua pasangan calon presiden/wakil presiden untuk Pemilu Presiden Juli mendatang mengancam resiko timbulnya kembali ketidak percayaan masyarakat terhadap Pemerintah," kata Shohibul Anshor Siregar di Medan, Rabu malam.

Padahal, kata dia, jumlah golput di Pemilihan Umum Legislatif April lalu sudah bisa ditekan dan tampaknya akan semakin kecil saat Pilpres Juli mendatang.

Kekhawatiran golput itu sendiri terjadi karena warga Sumut kembali teringat seribu janji yang tidak terpenuhi dan bohong terus berulang dari satu ke lain rezim khususnya soal listrik.

"Warga Sumut masih ingat janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjamin krisis listrik di Sumut selesai dalam dua bulan terhitung setelah kampanye Pemilu Legislatif. Nyatanya tidak juga terwujud," katanya.

"Byar pet" yang terjadi dewasa ini bisa dua hingga tiga kali sehari dengan jangka waktu tiga hingga empat jam per pemadaman sudah sangat menjengkelkan masyarakat.

Dia menegaskan, untuk memulihkan kepercayaan warga, menurut dia, memang harus ada gebrakan besar termasuk perombakan besar-besaran dalam tubuh dan manajemen PLN serta kebijakan dan agenda prioritasnya.

Pemerintah juga harus membuat kebijakan berani seperti memberi kesempatan luas kepada swasta membangun dan mengelola listrik seperti halnya di tubuh Pertamina.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumut, Abubakar Siddik menilai pernyataan PLN bahwa PLTU Labuan Angin di Tapanuli Tengah yang rusak dan sedang diperbaiki diragukan.

Sejak dinyatakan rusak Hari Minggu, kata dia, frekwensi dan lama pemadaman justru bertambah sering dan jangka waktu yang cukup lama.

"Kalau diperbaiki harusnya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ini kog malah tambah parah," katanya.

Untuk itu, katanya YLKI akan kembali mempertanyakan ke PLN dan meminta perusahaan itu berkata jujur kepada masyarakat. (*)

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014