"Jajaran PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kewenangan membentuk kabinet kepada Presiden terpilih Jokowi. Sebagai presiden terpilih, ia mempunyai kewenangan penuh memilih menteri," kata AP Batubara menjawab pers di Jakarta, Selasa.
Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, meskipun PDIP merupakan partai yang paling banyak memiliki kursi di DPR, bukan berarti harus meminta jatah kursi paling banyak di kabinet.
"Saya yakin, Jokowi akan memilih orang-orang yang memang layak dan profesional menduduki posisinya di kabinet," tambahnya.
AP Batubara juga meyakini seluruh partai pendukung dan pengusung pasangan Jokowi-JK, tak meminta jatah khusus di kabinet.
"Seperti janji mereka saat mendukung dan mengusung Jokowi-JK, seluruh parpol pendukung tak meminta jatah menteri di kabinet. Mereka menyerahkan sepenuhnya pembentukkan kabinet kepada Jokowi," katanya.
Dia menambahkan, di UUD 1945 dikenal pemerintahan Presidensial yang para menterinya berdasarkan keahliannya dipilih dan diangkat oleh presiden.
Dengan demikian, kata sesepuh PDIP itu, maka kabinet yang akan dibentuk Jokowi-JK harus kabinet kerja berdasarkan keahliannya, bukan kabinet pelangi atau gabungan menteri-menteri dari beberapa parpol.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (22/7) menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memenangi Pilpres 2014 dengan perolehan suara 70.990.832 suara atau 53,15 persen dari total 133.567.276 suara sah nasional. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen. (*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
