Kalau pengurus baru mengubah arah koalisi, tentu diserahkan pada pengurus baru dan muktamirinJakarta (ANTARA News) - Sikap politik dan arah koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tergantung pada muktamirin dan kepengurusan baru PPP nanti.
"Kalau pengurus baru mengubah arah koalisi, tentu diserahkan pada pengurus baru dan muktamirin," kata Sekjen PPP Pusat Mochammad Romahurmuziy, Jakarta, Selasa.
PPP, ujarnya, memiliki tradisi di dalam dan di luar pemerintahan. Sebab, selama 26 tahun, PPP berada di luar pemerintahan dan 15 tahun di dalam pemerintahan. "Sejauh yang saya ikuti sampai hari ini PPP tidak mengubah sikap terhadap posisinya di koalisi permanen merah putih," katanya.
Untuk pelaksanaan Muktamar PPP, DPP PPP memang telah menetapkan agenda untuk melaksanakan muktamar. Sesuai AD/ART partai diberikan amanat untuk menggelar muktamar selambat-lambatnya 1 tahun setelah terbentuknya pemerintah baru. "Artinya kalau pemerintah baru itu terbentuk tanggal 20 Oktober, maka waktu itu menjadi selambat-lambatnya kita menggelar muktamar," kata pria yang akrab disapa Romi itu.
Ia mengatakan, Mukernas Bogor mengamanatkan 1 bulan setelah pelaksanaan pilpres. Tentu pilpres ini tidak bisa dimaknai pemungutan suara, karena naif kalau memaknai pemungutan suara dijadikan tonggak menyatakan sikap karena kita belum tahu siapa pemenangnya. Dan melihat upaya-upaya hukum yang dilakukan Koalisi Merah Putih, kata Ketua Komisi IV DPR RI itu, maka yang paling tepat adalah dimaknai pelaksanaan pilpres dengan keseluruhan proses yang tuntas yaitu pelantikan presiden.
"Artinya Oktober 2014 dan itu tidak melanggar AD/ART karena selambat-lambatnya 1 tahun. Bahkan semalam, Ketua Umum, Suryadharma Ali menyatakan kalaupun dilaksanakan secara ekstrim 20 Oktober siang hari itu sudah sah. Namun. Tentu kita memerlukan persiapan dan persiapan itu yang mungkin kader senior partai dan mereka bukan pengurus harian tidak mengikuti secara seksama," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
