Kudus (ANTARA News) - Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, baru menerima kiriman buku Kurikulum 2013 sebanyak 21 ton dari rencana sebanyak 95 ton, kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus Hadi Sucipto.

"Awalnya, buku Kurikulum 2013 tersebut hendak dikirimkan saat Ramadhan, namun baru terealisasi sekarang," ujarnya ditemui disela mengecek pengiriman paket buku Kurikulum 2013 di Kantor Pos Cabang Kudus, Jumat.

Dari 21 ton buku tersebut, tercatat ada sekitar 1.257 boks sesuai mata pelajaran.

Buku yang sudah dikirim ke Kudus dari perusahaan percetakan di Solo itu, meliputi mata pelajaran matematika untuk kelas XI SMA dan prakarya untuk kelas X SMA, sedangkan untuk SMP terdapat lima mata pelajaran.

Kelima mata pelajaran tersebut, antara lain bahasa Inggris, IPS, matematika, PPKn dan seni budaya.

"Semua buku untuk SMP tersebut hanya untuk kelas VII sehingga belum lengkap termasuk untuk SMA. Sedangkan SD belum sama sekali," ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan belum diterimanya paket buku pelajaran kurikulum terbaru tersebut, masing-masing sekolah diinstruksikan mencetak buku kurikulum 2013 sesuai kebutuhan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar.

"Masing-masing sekolah sudah memiliki salinan buku Kurikulum 2013 dalam bentuk soft copy," ujarnya.

Untuk mengurangi beban biaya operasional proses pencetakan sementara masing-masing sekolah bisa memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Ia berharap, perusahaan percetakan yang bertanggung jawab untuk wilayah Kudus segera dituntaskan, karena daerah lain sudah menerima buku Kurikulum 2013 sejak lama.

"Hal terpenting harus segera dituntaskan sehingga sekolah tidak harus keluar biaya untuk mencetak materi Kurikulum 2013 untuk proses belajar mengajar saat ini," ujarnya.

Kepala PT Pos Cabang Kudus, Rusdi Hendra Sanjaya membenarkan bahwa hari ini sudah menerima paket buku Kurikulum 2013 dari percetakan buku di Solo sebanyak 21 ton.

"Jumlahnya memang baru sebagian kecil dan setiap sekolah juga belum menerima paketnya secara lengkap," ujarnya.

Selain itu, kata dia, PT Pos juga terkendala pendistribusiannya karena perusahaan percetakan belum menyertakan alamat sekolah penerima.

Dengan demikian, kata dia, PT Pos harus membongkarnya untuk dikemas sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin Lathif
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014