"Konsultasi-konsultasi mengenai pembentukan pemerintah baru memungkinkan kita untuk berharap dalam waktu dekat. Satu koalisi yang luas perlu dibentuk yang akan dapat melawan ideologi garis keras dan kelompok teroris, yang mengancam tidak hanya keamanan lokal tetapi internasional," kata Masum, lapor RIA Novosti.
Ia juga menambahkan bahwa setelah kabinet menteri dibentuk, melawan para militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/IS) akan menjadi prioritas.
Pada 11 Agustus, presiden Irak menominasikan Haider Abadi sebagai perdana menteri berikutnya dan memintanya untuk membentuk pemerintah baru, yang akan mencakup perwakilan dari minoritas di negara itu.
Abadi telah diakui oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, Liga Arab, Iran, Arab Saudi dan Turki.
Dalam satu tanda positif bagi negara dilanda kekacauan politik, pada awal Agustus, dilaporkan bahwa para menteri Kurdi bergabung administrasi dengan Irak setelah sebelumnya menangguhkan partisipasi mereka dalam pemerintahan.
Satu kelompok militan Sunni, IS yang sebelumnya bertempur di Suriah sebelum melancarkan serangan di Irak pada Juni, menguasai sebagian besar negara dengan tujuan menguasai Baghdad.
Pada akhir Juni, IS mengumumkan pembentukan negara Islam di Irak dan Suriah.
Penerjemah: Askan Krisna
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
