Makkah (ANTARA News) - Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah Endang Jumali meminta masyarakat pergi berhaji jangan melalui jalur tidak resmi, misalnya haji nonkuota, karena pemerintah tidak bisa memantaunya, meskipun dengan alasan kemanusian pemerintah tetap akan membantu jika mereka menemukan kesulitan.

"Jamaah nonkuota tidak mempunyai identitas dan tidak tercatat resmi sehingga tidak bisa dipantau," kata Endang di Makkah, Sabtu, saat ditanya peristiwa ditemukannya jamaah nonkuota yang kondisinya tidak layak padahal bayar mahal.

Untuk itu pemerintah, katanya, tidak merekomendasi menjadi jamaah haji nonkuota. Mereka memang mempunyai dokumen resmi, seperti visa, sehingga bisa masuk ke Arab Saudi. Mereka juga membayar biaya administrasi sebagai jamaah haji.

Ia mengatakan ada tiga jalur menjadi jamaah haji yakni jamaah haji resmi, petugas, dan undangan dari kerajaan Arab Saudi yang jumlahnya sekitar 200 undangan. Endang tidak mau berspekulasi darimana jamaah bisa memperoleh visa. Pada tahun ini dari kuota jamaah haji 155.200 orang hanya tersisa sembilan orang.

Namun demikian, katanya, jika mereka mempunyai masalah maka Kemenag akan tetap membantu dengan alasan kemanusiaan. Permasalahan, jika mereka tidak mempunyai identitas maka tentu upaya memberi pertolongan akan sulit dilakukan, terutama jika kesasar.

Ia juga mengingatkan bahwa filosofi orang berhaji adalah keikhlasan dan kesucian sehingga sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang resmi. "Apa jadinya jika tamu Allah tidak sesuai dengan aturan pemerintah," katanya.

Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014