"Tidak perlu menunggu Perppu itu dibahas karena (Peraturan KPU) harus segera kami kerjakan. KPU mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti isi Perppu dan menuangkannya ke dalam draf PKPU," kata Husni di Gedung KPU Pusat Jakarta.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR RI untuk menjadi undang-undang. Masa pembahasan Perppu dilakukan di masa sidang DPR RI berikutnya pada Januari 2015.
Sementara itu, KPU tidak dapat menunggu Perppu itu dibahas dan disepakati DPR RI menjadi Undang-undang, untuk kemudian dijadikan landasan dalam membuat Peraturan KPU terkait Pilkada.
"Makanya kami menginginkan Perppu itu segera dibahas oleh DPR dan segera ada kepastian hukumnya. Jadi jangan sampai nanti ketika kami sudah mulai jauh membahas Peraturan KPU, ternyata payung hukumnya berubah lagi," kata Husni.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyarankan agar KPU memperhitungkan estimasi anggaran pelaksanaan pilkada serentak untuk 2015 sebelum mengesahkan peraturannya.
"Ini masih persiapan awal, kan KPU belum membuat peraturan. Jadi draf dululah, baru kemudian menyusun soal pendanaan dengan membuat perkiraan berapa dana yang dibutuhkan untuk (pilkada) serentak," kata Djohermansyah di Jakarta, Rabu.
Kemendagri pun juga menyarankan agar pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak dapat dilakukan pada September 2015 agar pada Desember 2015 seluruh kepala daerah terpilih dapat dilantik.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
