"Kita mulai di APBN-P 2015 untuk mengejar pengeluaran yang tepat sasaran dan prioritasnya jelas, supaya alokasinya clear, mana yang harus diutamakan dan mana yang harus untuk masyarakat ke pertanian dan perikanan," katanya di Jakarta, Jumat.
Menkeu mengatakan politik anggaran yang lebih kredibel harus diupayakan di masa mendatang, melalui perencanaan belanja yang baik, karena apabila realisasi pengeluaran tidak menentu, maka secara tidak langsung bisa menyebabkan defisit anggaran.
"Kita membuat kebijakan yang lebih kredibel di masa depan, maka harus dipikirkan lagi skema untuk menjaga kepastian anggaran, kalau kita terpaksa menambah utang disaat terdesak, jangan sampai cost of fund nya tinggi," ujarnya.
Pemerintah, kata Menkeu, sudah selangkah lebih maju untuk mewujudkan politik anggaran yang lebih memadai, yaitu dengan mengalihkan belanja subsidi dari hal konsumtif untuk kegiatan yang lebih produktif, antara lain untuk pembenahan infrastruktur dasar.
"Bentuknya bisa untuk infrastruktur irigasi dan jalan desa, terutama di luar Jawa, serta support untuk nelayan seperti kapal dan cold storage sehingga tidak hanya sekedar membantu taraf hidup nelayan, tapi juga untuk swasembada komoditi tertentu," katanya.
Selain itu, belanja yang lebih produktif dapat dimanfaatkan untuk biaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, yang selama ini tidak mendapatkan subsidi memadai dan belum mendapatkan manfaat secara langsung.
"Untuk perlindungan sosial, subsidi tidak lagi diberikan untuk komoditas tapi langsung kepada masyarakat miskin dan hampir miskin, kalau ada ketidakuratan data itu wajar, tapi bisa diperbaiki dalam waktu singkat," kata Menkeu.
Sementara upaya lain akan dilakukan agar defisit anggaran makin mengecil, yaitu dengan mendorong penerimaan pajak yang potensi serta realisasinya masih ada gap, melalui peningkatan usaha ekstensifikasi agar pemerintah bisa mengurangi pembiayaan dari utang.
"Kita sepakat potensi pajak masih jauh dari yang bisa dikumpulkan. Kita akan melakukan perbaikan data informasi dan mengharapkan kesadaran para wajib pajak. Kalau pajak membaik, kita tidak perlu lagi utang, meskipun harus banyak mengejar ketertinggalan infrastruktur," kata Menkeu.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
