"Kita perlu rapat dewan komisaris dulu, rencananya awal Januari kita akan rapat dewan komisaris direktur utama PLN baru efektif tanggal 2 Januari, nanti di sana kita akan lihatlah," kata Chandra di gedung KPK Jakarta, Rabu.
Chandra datang selaku anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas yang dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ia mengaku bahwa kebijakan di KPK perlu disetujui oleh komisaris.
"Segala sesuatunya perlu disepakati oleh seluruh komisaris, polanya, targetnya, rencana kerja, dan ini baru dilaksanakan di awal Januari," tambah Chandra.
Pembahasan tersebut termasuk bila ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat PLN.
"Begini dewan komisaris itu kan bekerja bersifat dewan, jadi segala sesuatunya kita akan bahas di awal Januari," ungkap Chandra.
Pada Selasa (23/12), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) direktur utama dan komisaris utama untuk PT PLN.
Dirut PLN adalah mantan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Sofyan Basir menggantikan Nur Pamudji.
Sedangkan Chandra Hamzah dipilih sebagai Komisaris Utama PT PLN.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
