Sydney (ANTARA News) - Australia pada Senin mengumumkan larangan bepergian ke Mosul di Irak bagian utara bagi warganya dalam upaya memerangi keadaan yang disebut pemerintah peningkatan radikalisme di kalangan anak muda Muslim Australia, yang beberapa berjuang bersama kelompok radikal di luar negeri.

Pengumuman Menteri Luar Negeri Julie Bishop itu disampaikan menjelang rencana serangan, yang diperkirakan dilakukan sekitar Arpil atau Mei, untuk merebut kembali Mosul dengan kontingen pasukan beranggotakan 20 ribu hingga 25 ribu pasukan Irak dan Kurdi yang dilatih Amerika Serikat.

Ini adalah untuk kedua kalinya Australia menggunakan aturan baru yang keras untuk melarang warganya melakukan perjalanan ke daerah tertentu, setelah melarang warganya melakukan perjalanan ke Provinsi Raqqa di Suriah, tempat strategis bagi kelompok Negara Islam (Islamic State/IS).

"Pemerintah menetapkan untuk menghentikan warganya terlibat konflik teroris di Irak dan Suriah dan melarang mendukung organisasi teroris," kata Bishop dalam pernyataan yang dilansir kantor berita Reuters.

Bulan lalu Pentagon menyatakan telah mengirim 10 ribu senapan M-16 dan pasokan militer lainnya yang bernilai sekitar 17,9 juta dolar AS ke Irak sementara pasukan Amerika Serikat melatih serta memasok kebutuhan pasukan keamanan Irak dalam memerangi petempur IS, yang sebelumnya disebut Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Anggota IS baru-baru ini mempertontonkan video saat menghancurkan benda-benda kuno yang tak ternilai harganya di Mosul, menggunakan palu godam dan bor untuk meremukkan patung-patung dan seni pahat berumur 3.000 tahun.

Dalam peraturan keamanan baru yang baru warga Australia bisa menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun bila bepergian ke negara yang sudah dinyatakan dilarang dikunjungi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah secara luas keadaan yang disebut Perdana Menteri Tony Abbot sebagai peningkatan ancaman radikalisme dari beberapa warga Australia yang pergi ke luar negeri untuk berperang bersama kelompok seperti IS, atau kelompok terkait Al Qaeda yang lain.

Pada September, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta semua negara menangani dengan sungguh-sungguh kejahatan yang dilakukan oleh warganya yang pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok-kelompok radikal, atau merekrut dan mendanai kegiatan mereka, dalam langkah yang dipicu oleh bangkitnya IS.(Uu.M007)

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015