"Mengurangi dampak bencana alam merupakan hal yang harus kita atasi. Namun bencana itu dapat kita kurangi baik bencana maupun akibatnya, apabila kita mempunyai kesiapan dan pengetahuan yang baik," kata Wapres saat membuka Rakornas Ketujuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jakarta, Selasa.
Masyarakat harus mengetahui potensi bencana yang akan terjadi di daerahnya, serta bagaimana harus bertindak jika bencana tersebut muncul.
Wapres Kalla mencontohkan gempa bumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2006.
Dia mengatakan gempa bumi sejatinya tidak menyebabkan orang meninggal, melainkan runtuhan bangunan yang dapat merenggut korban dan nyawa manusia.
"Jadi permasalahannya adalah bagaimana supaya bangunan itu tidak roboh saat ada gempa, bagaimana kita mendidik masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah, agar rumah-rumah yang dibangun di daerah rawan gempa itu kokoh," jelasnya.
Selain itu, tanah longsor di Banjarnegara akhir tahun lalu juga sebenarnya sudah dipotensikan sebagai daerah yang rawan bencana.
"Tentu itu tidak bisa kita serahkan begitu saja kepada nasib. (Longsor) Itu karena di atas bukit itu hutannya sudah berkurang, menjadi ladang sayuran, atau pun justru malah (masyarakat) tinggal di bawah tebing-tebing berbahaya itu. Maka marilah kita semua punya pemahaman akan bencana sebelum hal-hal itu terjadi," tambahnya.
Rakornas BNPB dan BPBD yang ketujuh digelar di Jakarta, selama tiga hari guna meningkatkan kinerja langkah awal penanggulangan bencana 2015 dan mempersiapkan penanggulangan bencana di 2016.
"Belajar dari pengalaman tujuh tahun lalu, BNPB dalam penanggulangan bencana sudah banyak prestasi meskipun banyak juga kritik agar lebih baik. Diharapkan melalui Rakornas ini ada peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang terkoordinasi mengingat bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja," kata Kepala BNPB Syamsul Maarif.
Pembukaan Rakornas, yang diikuti sedikitnya 2.000 anggota BNPB dan BPBD di seluruh daerah itu, dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
