"DPR RI menerima lima pucuk surat dari Presiden RI. Pertama tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia," kata Fahri dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Surat kedua, mengenai pembukaan hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan, dan ketiga usul calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Keempat, sambung Fahri, adalah berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai perubahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Surat kelima terkait ratifikasi protokol perubahan tentang perdagangan bebas antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru," ujarnya.
Dalam Sidang Paripurna itu, anggota Fraksi Partai Golkar Fayakun mempertanyakan surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI.
Menurut dia surat itu sudah diterima oleh bagian Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga harus dibacakan dalam Sidang Paripurna.
"Tanda terima surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI ada pada saya sehingga mohon dibacakan pimpinan DPR," kata Fayakun.
Namun Fahri mengatakan pimpinan DPR sudah berkomunikasi dengan Setjen DPR bahwa surat itu belum masuk.
Menurut dia sesuai mekanisme yang ada, seluruh surat masuk tidak masuk ke meja pimpinan, melainkan kepada Sekjen DPR RI.
"Apabila sudah masuk maka pasti akan kami bacakan sehingga jangan khawatir," ujar Fahri.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
