Kita akan merasakan efeknya dari tahun ke tahun, salah satunya untuk mencapai target defisit secara signifikan di 2019,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengungkapkan paket kebijakan ekonomi pemerintah akan memberikan dampak secara bertahap terhadap struktural perekonomian, salah satunya adalah efisiensi ruang fiskal dengan menurunnya defisit APBN.

"Kita akan merasakan efeknya dari tahun ke tahun, salah satunya untuk mencapai target defisit secara signifikan di 2019," kata Andrinof di Jakarta, Kamis.

Menurut Andrinof, penurunan defisit itu dapat dicapai dengan upaya penggenjotan eskpor untuk berkontribusi pada penerimaan negara. Maka itu, kata dia, salah satu sasaran pemerintah dalam paket itu adalah melipatgandakan investasi untuk menumbuhkan industri khususnya yang berorientasi ekspor, terutama dari sektor manufaktur.

Prioritas kepada manufaktur tersebut juga untuk mengantisipasi penurunan harga komoditi dan pelambatan ekonomi negara mitra dagang.

"Kami terus melihat gimana cara untuk meningkatkan daya saing industri kita, tenaga kerja kita, serta peningkatan ekspor non migas," kata dia.

Dalam perencanaan, ujar dia, selain manufaktir, investasi juga diarahkan untuk membangun industri perantara yang menghasilkan bahan penolong dan bahan baku.

Dengan begitu, diharapkan impor bahan baku dan penolng dapat berkurang, sehingga dapat mengurangi belanja pemerintah.

Selain itu, Andrinof mengatakan insentif fiskal berupa "tax allowance" dan "tax holiday" dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, akan dilengkapi dengan stimulus nonfiskal seperti percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, salah satunya pembangkit listrik.

"Itu kenapa pembangkit listrik itu selalu prioritas, tahun ini akan dimulai pembangunan 7.000-10.000 MW, dan akan dilajutkan terus karena listrik memang kebutuhan utama," tutur dia.

Selain insentif fiskal untuk investasi berorientasi ekspor, dalam paket kebijakan ekonomi itu, Andrinof mengatakan pemerintah akan memegang janjinya untuk segera merealisasikan kebijakan-kebijakan lainnnya seperti pengenaan bea antidumping dengan mengenakan bea masuk antidumping sementara, penggunaan "Letter of Credit" (L/C) bagi usaha-usaha pertambangan, peningkatan penggunaan biofuel menjadi 15 persenm dan membentuk BUMN induk reasuransi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu meyakini paket kebijakan ekonomi pemerintah akan efektif untuk menumbuhkan dunia usaha, dan memberikan banyak lapangan kerja.

Oleh karena itu, kata dia, paket kebijakan tersebut juga harus seiring dengan upaya ekstra untuk menggenjot penerimaan pajak agar berkontribusi pada fiskal pemerintah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan defisit APBN dapat terus ditekan hingga 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019. Pada 2015, pemerintah mengasumsikan defisit APBN 1,9 persen atau Rp222,5 triliun terhadap PDB.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015