"Ini bidang yang belum banyak digeluti, pengalamannya juga belum banyak, makanya pembiayaannya terkendala," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto seusai dialog dengan Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, Senin.
Meski menjadi bidang yang masih minim dukungan, Suryo mengaku komitmen yang diberikan untuk membantu pembiayaan di sektor tersebut sudah cukup untuk mendukung para pengusaha.
"Mudah-mudahan pengusaha kami bisa berperan dalam sektor di bawah Menko Maritim ini," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim Indroyono Soesilo mengatakan selama ini sektor kelautan dan perikanan masuk dalam ranah maritim yang tidak "bankable".
"Harus dicari pola, misalnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Jadi ada anggaran pemerintah ditaruh di perbankan dengan jaminan asuransi," katanya.
Meski belum bisa menjanjikan solusi, Indroyono mengatakan pola bantuan pembiayaan akan didukung penuh pemerintah.
Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), porsi pembiayaan sektor maritim dalam total pembiayaan perbankan secara keseluruhan hanya mencapai 2,36 persen atau senilai Rp85 triliun dari total penyaluran pembiayaan sebesar Rp3.600 triliun pada 2014.
Dengan total pembiayaan yang sangat kecil itu, sektor tersebut justru mengalami kredit macet (non performing loan/NPL) yang cukup tinggi yakni sekitar 8 persen utamanya untuk industri berskala besar seperti galangan kapal.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengaku tingkat kepercayaan perbankan pada sektor maritim memang masih rendah karena historis kredit macet, pengaruh legalitas usaha hingga faktor alam yang tinggi.
Menurut dia, tidak semua subsektor dalam usaha bidang maritim beresiko tinggi dan menyebabkan kredit macet.
"Masih banyak industri kelautan dan perikanan yang prospektif dan disayangkan bila tidaak dikembangkan tanpa bantuan kredit perbankan," ujarnya.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
