Sekarang masih kurang 0,3 hari `kan. tadi Pak Menteri ke Priok meninjau tempat yang akan untuk `crisis centre` di pelabuhan yang mana yang sesuai,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan akan membentuk pusat layanan atau "crisis centre" bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan Jakarta untuk mempersingkat waktu tunggu atau "dwelling time" yang masih dinilai belum efektif.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit saat ditemui di Kemenhub, Jakarta, Kamis, mengatakan pusat layanan terpadu tersebut diupayakan bisa mengurangi waktu tunggu menjadi 4,7 hari dari saat ini yang masih lima hari.
"Sekarang masih kurang 0,3 hari kan. tadi Pak Menteri ke Priok meninjau tempat yang akan untuk crisis centre di pelabuhan yang mana yang sesuai," katanya.
Bobby memperkirakan pusat layanan tersebut akan berlokasi di pelabuhan dan menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan.
Sementara itu, Menhub Ignasius Jonan dalam peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan pusat layanan tersebut tidak akan memproses perizinan, tetapi memberikan informasi guna menghindari salah langkah dalam pengurusannya yang mengakibatkan lamanya waktu tunggu.
Nantinya, lanjut dia, pusat layanan akan terdiri dari sembilan institusi perizinan barang.
Selain itu, Jonan akan mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Maritim untuk memperbanyak mesin sinar-x atau "x-ray" untuk memeriksa barang-barang yang berada di jalur merah atau yang harus diperiksa.
Pasalnya, kata dia, penumpukan barang-barang berada saat ini berada pada jalur merah.
Dalam pusat layanan yang sistemnya serupa dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Pembentukan pusat layanan tersebut karena sebelumnya ada pengurusan izin di pelabuhan yang masih harus dilakukan ke kantor pusat institusi tersebut.
Pusat layanan terpadu ditargetkan selesai pada akhir bulan ini sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
