Direktur Operasional Mitra Kukar Suwanto di Samarinda, Minggu, mengatakan, sesuai dengan hasil pertemuan 18 klub Liga Super Indonesia dan PSSI, kewajiban klub untuk membayarkan kontrak pemain hanya 33 persen dari nilai kontrak yang telah disepakati manajemen dan pemain.
"Prosentase tersebut dihitung dari efektifitas kompetisi yang hanya berjalan kurang lebih empat bulan, sehingga para pemain hanya mendapatkan hak kontraknya sebesar 33 persen," terang Suwanto.
Berdasarkan hitungan prosentase tersebut, menurut Suwanto tim Mitra Kukar hanya menanggung tunggakan hak pemain sekitar Rp800 juta, dari sekitar Rp8 miliar yang telah dikeluarkan oleh klub untuk masa persiapan tim, pembayaran 25 persen kontrak pemain dan sebagian gaji.
"Persoalannya saat ini para pemain masih menginginkan kontrak mereka harus dibayarkan seratus persen. Padahal kalau berbicara untung rugi dari situasi sepak bola saat ini, klublah yang paling banyak dirugikan," terang Suwanto.
Menurut Suwanto, sampai saat ini manajemen Mitra Kukar memang belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depan klub karena manajemen masih menunggu hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PSSI yang diagendakan dalam waktu dekat.
"Dengan adanya keputusan PSSI menghentikan kompetisi, logikanya semua tim yang dibentuk telah bubar, namun kami masih menunggu perkembangan informasi sebelum memutuskan secara resmi," tegas Suwanto.
Ia mengatakan bahwa dari pertemuan 18 klub Liga Super Indonesia telah memunculkan wacana untuk menggelar pertandingan antar-klub sebagai solusi kelanjutan nasib para pemain sepak bola akibat terhentinya kompetisi.
Namun, lanjut Suwanto, manajemen berharap para pemain mau melakukan negosiasi ulang kontrak sesuai dengan regulasi kompetisi yang bakal diikuti.
"Tidak mungkin kami harus membayar kontrak pemain dengan nilai 1 tahun, sementara efektitas pertandingan hanya berjalan dua atau tiga bulan. Saya kira ini merupakan solusi terbaik," tegas Suwanto.
Pewarta: Arumanto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
