Presiden sudah mengagendakan untuk mengunjungi Papua setiap tiga bulan atau empat bulan sekali memantau perkembangan pembangunan di Papua,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Presiden Joko Widodo berjanji dan berkomitmen untuk terus memantau pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Presiden sudah mengagendakan untuk mengunjungi Papua setiap tiga bulan atau empat bulan sekali memantau perkembangan pembangunan di Papua," kata Tedjo Edhy dalam Seminar Nasional Keterbukaan Papua Bagi Jurnalis Asing yang diadakan LKBN Antara di Jakarta, Selasa.
Tedjo mengatakan komitmen tersebut juga akan dilakukan para menteri dalam Kabinet Kerja sebagai pembantu Presiden Jokowi. Bila Presiden sudah "blusukan" ke Papua, maka suatu saat akan tiba giliran para menteri yang ke Papua.
Menurut Tedjo salah satu komitmen pemerintah untuk membangun Papua adalah kucuran dana dari APBN. Namun, dia menyayangkan adanya anggapan bahwa Jakarta selama ini hanya menghisap kekayaan dari Papua.
"Memang ada Rp10 triliun dari Papua yang masuk ke APBN. Namun, Rp35 triliun dari APBN dialokasikan ke Papua. Jadi sebenarnya kita tombok. Namun selama ini mengemuka selalu Rp10 triliun itu," tuturnya.
Tedjo mengatakan banyak akselerasi pembangunan di Papua yang selama ini kurang diberitakan oleh media. Pemberitaan media asing justru lebih kepada konflik di Papua dan pelanggaran hak asasi manusia.
"Padahal, kekerasan di Papua tidak berbeda dengan yang terjadi di tempat lain yang melibatkan kedua belah pihak, bukan hanya oleh aparat saja," katanya.
Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah telah berusaha merangkul pihak-pihak di Papua. Pemerintah kini memiliki kepanjangan baru untuk OPM, yaitu Organisasi Papua Membangun.
Tedjo Edhy menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Keterbukaan Papua Bagi Jurnalis Asing diselenggarakan di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan 17, Jakarta Pusat.
Para pembicara dalam seminar tersebut adalah Ketua Kaukus Parlemen Papua Paskalis Kossay, anggota Dewan Pers I Made Ray Kusuma Wijaya dan pakar hukum internasional Universitas Indonesia Jakarta Prof Hikmahanto Juwana.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
