Komisi I DPR belum terima calon pengganti Moeldoko

"Komisi I DPR belum menerima nama calon panglima TNI dari Presiden Joko Widodo. Proses itu masih dibahas di internal Istana Merdeka," kata Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Selama ini ada konsensus di dalam tubuh TNI bahwa panglima TNI adalah seorang kepala staf matra berbintang empat yang masih memiliki masa dinas aktif. Markas Besar TNI menggodok nama-nama calon panglima TNI itu dan setelah rampung diberikan kepada presiden untuk diputuskan. 

Sejak TNI berdiri (sejak masih bernama BKR, TKR, ataupun ABRI), sudah ada dua laksamana TNI AL yang menjadi panglima TNI, yaitu Laksamana TNI (saat itu) Widodo AS dan Laksamana TNI (saat itu) Agus Suhartono. 

Baru satu marsekal TNI AU yang menjadi panglima TNI, yaitu Marsekal TNI (saat itu) Djoko Suyanto, dan selebihnya didominasi TNI AD walau Indonesia diakui dan digembar-gemborkan sebagai negara maritim besar di dunia.  

Berbeda dengan Kepolisian Indonesia, kepemimpinan puncak TNI tidak pernah di-"obok-obok" dan dibawa masuk ke dalam wilayah politik praktis, terkhusus sejak Orde Baru berkuasa. 

Untuk menentukan siapa calon panglima TNI nanti, kata sekretaris jenderal DPP Partai Gerindra itu, merupakan hak prerogeratif presiden.

Lebih lanjut Muzani menuturkan, harapan Komisi I DPR terhadap sosok panglima baru TNI, agar dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit, selain itu juga.

"Panglima TNI yang akan datang harus mampu memimpin TNI menjadi lebih kuat lagi," kata dia.

Harapan Komisi I DPR kepada panglima TNI yang akan datang, agar dapat memimpin TNI lebih baik lagi, sehingga bisa menghasilkan angkatan perang yang lebih kuat, dan juga harus memiliki sistem persenjataan yang kuat, sehingga dapat menjaga wilayah dan kepulauan Indonesia yang cukup luas," katanya.