Salah seorang warga desa itu, Emi Panito, di Sawahlunto mengatakan lahan di kawasan tersebut sudah dimanfaatkan oleh warga desa itu sebagai lahan pertanian secara turun temurun.
"Kami terkejut karena lahan yang sudah kami garap sejak lama, tiba-tiba dilarang untuk dimanfaatkan akibat statusnya sebagai hutan kawasan lindung," katanya.
Sebagian besar lahan tersebut sudah ditanami padi dan tanaman lainnya oleh masyarakat, dan merupakan salah satu sumber mata pencaharian di daerah itu, ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota tim yang juga Kepala Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Sawahlunto, Irwandi, mengatakan permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti pihaknya bersama-sama pemerintah daerah kota itu.
Menurut dia, penetapan status kawasan lindung di beberapa lahan areal pertanian dan perkebunan masyarakat, cukup menyulitkan pihaknya dalam mengembangkan program ketahanan pangan serta mengentaskan kemiskinan di kota itu.
Oleh karena, dikemukakannya, ssuai aturan yang berlaku pihaknya tidak dibenarkan untuk mengalokasikan anggaran pada lahan-lahan yang termasuk dalam kawasan lindung.
"Sampai saat ini upaya alih fungsi hutan di beberapa kawasan lindung terus dilakukan dan prosesnya sejauh ini sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak pemerintah provinsi," katanya.
Ia mengatakan, rekomendasi tersebut akan diajukan sebagai dasar permohonan kepada pihak Kementerian Kehutanan, sebagai pihak yang berwenang dalam merubah status kawasan hutan.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sudah mengajukan anggaran untuk melakukan pengukuran luas kawasan yang akan dibebaskan dari status hutan lindung, sebagai salah satu syarat yang akan dilampirkan dalam proses permohonan berikutnya.
"Semoga pihak legislatif bisa menyetujui anggaran yang diminta, sehingga proses pengajuan alih fungsi hutan kawasan lindung tersebut bisa dipercepat," katanya.
Ia menilai, kondisi bentang alam Kota Sawahlunto yang berbukit dan berlembah cukup terjal, menjadikan kawasan ini rawan terhadap bencana tanah longsor, sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam menjaga kelestarian hutan.
Namun, ia berpendapat, keberadaan hutan kawasan lindung yang berada cukup dekat dengan kawasan permukiman penduduk, justru dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam sejak lama.
Beberapa pihak menilai, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak, sehingga konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait pemanfaatan hutan bisa diantisipasi sejak dini.
Selain mengupayakan perubahan status kawasan lindung, salah satunya juga bisa dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tata cara pemanfaatan hutan agar kelestariannya terjaga, serta mampu memberikan efek dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
Pewarta: Eko Fajri
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015
