"Kami harap investigasi dari internal TNI bisa cepat dilakukan maka apabila ada tindakan bisa segera dilakukan," katanya di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan apabila benar ada ketidaksesuaian prosedur terkait alutsista maka Komisi I DPR RI menyakini TNI memiliki mekanisme internal untuk menginvestigasi dan mengusut pihak yang terlibat.
Hanafi menjelaskan penggunaan alutsista baik pesawat dan kapal seharusnya untuk prajurit dan itu harus ditaati peruntukannnya.
"Apabila ada masyarakat sipil di sana, saya memahami bahwa pemerintah perlu perhatian lebih," katanya.
Dia menjelaskan Hercules adalah pesawat angkut artinya untuk droping barang dan perpindahan pasukan, dan apabila ada tujuan khusus sipil ikut dalam pesawat itu maka itu ada pengecualian.
"Tapi di luar itu tidak diperkenankan membuat atau memakai alutsista untuk transportasi pribadi atau sipil," kata Hanafi.
Dia menegaskan Komisi I DPR RI berwenang mengawasi proses investigasi itu agar berjalan transparan, selain akan berkomunikasi intetensif dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara agar investigasi tidak salah sangka di publik.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
