Terminal yang mulai difungsikan pada September 2013, melayani kendaraan antarnegara dari dan ke Malaysia serta Brunei Darussalam.
Di sela peninjauan, Oesman mengatakan pengelolaan terminal seluas enam hektaer tersebut harus segera diambil alih oleh pemerintah pusat. Saat ini, terminal ALBN Sungai Ambawang masih dikelola pemerintah daerah.
"Terminal ini bagus tetapi harus diambil oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan dan biaya, kalau diserahkan ke pemerintah daerah itu berat," kata Oesman yang juga anggota DPD RI dari Kalimantan Barat itu.
"Jadi, biar ongkosnya dari pemerintah pusat, daerah yang mengelolanya," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kubu Raya Rusman Ali mengungkapkan pengoperasian terminal ALBN tidak memberikan pemasukan yang menguntungkan bagi daerah
"Terminal ini dibangun untuk kelancaran, sebagai pelayanan untuk masyarakat. Kalau pemasukan tidak ada, pegawai di sini ada 64 orang dan masih honorer," jelas Rusman.
Arus mudik
Menjelang Lebaran, puncak kedatangan pemudik di terminal ALBN terjadi pada Senin (13/7) dengan jumlah penumpang yang datang sekitar 500 orang.
"Biasanya hanya 100-200 orang, rata-rata yang datang TKI. Kalau penumpang yang pergi berkurang," kata Komandan Regu Terminal ALBN Sungai Ambawang Abdul Gani.
Ia mengatakan jumlah penumpang dari tahun ke tahun meningkat.
Sampai saat ini, terdapat 39 bus yang beroperasi di terminal itu, terdiri dari bus antar-lintas batas negara (ALBN), angkutan kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan kota.
Bus tujuan Kuching, Malaysia tercatat sebanyak 15 unit, dan tujuan Brunei Darussalam sebanyak dua unit.
Pewarta: Monalisa
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
