"Ke depan kami meminta pemerintah untuk memberikan subsidi dengan dibayar langsung oleh pemerintah sesuai jumlah orang miskin yang ada di data pemerintah," kata Sofyan Basir usai mengikuti rapat tentang kelistrikan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, menurut Sofyan, maka untuk tahun 2016 diharapkan subsidi listrik tidak melalui pihak PLN tetapi dimasukkan langsung kepada kartu bagi orang miskin.
Bila hal itu diterapkan, ujar dia, maka beban subsidi listrik dinilai dapat berkurang hingga sekitar Rp20-30 triliun per tahun.
Dirut PLN juga mengatakan, selama ini subsidi yang diberikan kepada pemakai listrik 450 dan 900 watt dinilai tidak efektif karena terbukti tidak mengena seluruhnya kepada orang miskin.
Sofyan mengingatkan bahwa jumlah orang miskin sesuai data pemerintah adalah sekitar 15 juta orang, tetapi ada 44 juta orang yang memakai saluran listrik bersubsidi. "Ini tidak baik dan tidak mendidik bagi masyarakat," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa Wapres Jusuf Kalla meminta ide tersebut dapat dibahas secara mendalam.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mengkaji usulan Badan Anggaran DPR RI terkait pemberian subsidi listrik pada 2016 agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. "Kami hitung dan kaji dulu, apakah ide itu bisa dijalankan," kata Menkeu di Jakarta, Selasa (7/7).
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
