Presiden Barack Obama menjadikan penutupan penjara kontroversial di Kuba itu sebagai prioritas ketika ia mulai menjabat pada 2009. Namun, rencana itu mengalami sejumlah kemunduran, termasuk dengan penghadangan Kongres terhadap pemindahan para tawanan ke penjara-penjara Amerika Serikat.
"Pemerintah saat ini berada di tahap akhir penyusunan rancangan rencana untuk (menutup) secara aman dan bertanggung jawab penjara di Teluk Guantanamo dan akan menyerahkannya kepada Kongres," kata Earnest.
"Ini hal yang telah dilakukan oleh para pejabat keamanan nasional kita selama beberapa waktu, terutama karena ini merupakan prioritas (yang ditentukan) oleh presiden."
"Ini tugas yang sulit, tapi kita sudah mencapai banyak kemajuan penting," tambahnya.
Pangkalan angkatan laut AS di Guantanamo, Kuba tenggara, itu juga ditentang oleh pemerintah Kuba, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat menempati tanah itu secara ilegal.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez, ketika berada di Washington pada Senin, mendesak agar wilayah itu dekembalikan kepada Kuba dan agar AS mencabut embargo yang dikenakannya terhadap negara komunis itu.
Saat berdiri di samping Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Rodriguez mengatakan Havana bertekad melangkah maju.
Ia menekankan bahwa "mencabut secara total blokade (embargo) itu, pengembalian wilayah Guantanamo yang diduduki secara ilegal serta penghormatan penuh terhadap kedaulatan Kuba ... merupakan hal penting agar dapat melangkah maju menuju normalisasi."
Kerry mengatakan AS tidak berencana untuk mengubah perjanjian sewa. Namun, Kuba menganggap tidak pernah ada perjanjian sewa-menyewa selama setengah abad terakhir ini., demikian AFP.
(T008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
