Setelah rapat di Istana Merdeka Jakarta, Senin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden ingin membawa misi khusus ke pertemuan itu.
"Acara ini forum penting untuk dunia. Ada beberapa hal yang diharapkan Presiden. Beliau ingin Indonesia sebagai negara kepulauan punya kekhasan yang akan disampaikan ke kita supaya kita tak sekadar ikuti kemauan dunia," katanya.
Pejabat kementerian terkait masih membahas rencana aksi nasional yang akan disampaikan dalam pertemuan itu bersama para pakar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kementeriannya telah menyiapkan dokumen iklim yang akan disampaikan ke pertemuan Paris.
"Dokumen ini sudah disiapkan, dalam proses sidang panjang menghimpun stakeholder. Setelah dilaporkan kita akan upload segera dan untuk dapat masukan apabila masih ada dan kita tunggu dua minggu," katanya.
Rapat itu antara lain dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja dan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Rachmat Witoelar serta gubernur provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, serta Sumatera Selatan.
Sekitar 190 negara sepakat membangun blok-blok kesepakatan untuk mengatasi perubahan iklim pada 2015 pada akhir konferensi para pihak ke-20 (COP20) untuk Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) di Lima, Peru, akhir tahun lalu.
Kesepakatan tersebut mewajibkan setiap negara menyerahkan dokumen penetapan kontribusi nasional dalam pembatasan emisi gas rumah kaca (Intended Nationally Determined Contribution/INDC) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penetapan kontribusi nasional dari negara-negara itu akan menjadi blok-blok pembangun kesepakatan iklim Paris.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
