"Ada 154 peraturan perundangan yang akan disempurnakan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Pemerintah ingin peraturan-peraturan yang dinilai menghambat kegiatan ekonomi bisa segera diperbaiki.
Menurut Pramono, sidang kabinet paripurna juga membahas masalah serapan anggaran yang masih sangat rendah di daerah.
"Menteri Dalam Negeri diminta untuk menerapkan reward dan punishment kepada daerah," katanya.
Kepada daerah yang serapannya relatif rendah di antaranya akan didorong dengan tidak memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK), insentif atau memberikan uang dalam bentuk surat utang, bukan tunai.
"Intinya rapat kemudian menindaklanjuti, kita akan melakukan rapat terbatas dimulai besok sekaligus TPA. Semoga 154 peraturan perundangan yang jadi barrier bisa diuraikan," katanya.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
