"Para pejabat Kemenag mulai dari Sekjend sampai Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) tidak memiliki komitmen dan keseriusan untuk peningkatan kualitas pendidikan Islam. Banyak saran dan masukan DPR RI yang tidak didengar," kata Khatibul Umam Wiranu dalam rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Kamis.
Ketidakseriusan Kemenag itu bisa dilihat dari ketidakmampuan mereka membuat RKA/KL. Padahal, RKA/KL itu adalah potret sesungguhnya apa yang akan dikerjakan di tahun depan.
Katanya lagi, ketidakmampuan dirjen Pendis dan sekjend Kemenag dalam mengurus pendidikan Islam, terbukti nyata pada rapat konsinyering Komisi VIII DPR RI yang terpaksa dihentikan karena mereka tidak bisa menyajikan RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).
Padahal, dalam rapat kerja sebelumnya juga sudah pernah terjadi ditutup tanpa kesimpulan akibat tidak adanya rincian kegiatan yang diminta Komisi VIII DPR RI.
"Ada kesan bahwa program kerja ditutup-tutupi. Tidak jelas apa alasannya sehingga mereka menutup itu bahkan ke DPR RI yang memiliki tugas pengawasan dan penganggaran," kata Khatibul.
Memang pasca putusan MK bahwa DPR RI tidak lagi membahas di satuan tiga/program kerja, namun putusan itu bukan berarti DPR RI tidak boleh mengetahui apa saja yang akan dikerjakan selama setahun kedepan.
"Cara kerja pejabat Kemenag ini menunjukkan sikap kontra-konstitusional," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta Menteri Agama mengganti atau setidaknya memberi peringatan keras kepada anak buahnya untuk bekerja secara benar dalam pembahasan RKA/KL.
"Jargon madrasah lebih baik, tidak tercermin dalam kerja para pejabat Kemenag," demikian Khatibul.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
