Semangat Menhan tersebut menurut Hanafi ada relevansi dengan kondisi sekarang dengan ancaman tradisional maupun non-tradisional misalnya fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan.
"Ide yang baik ini sayang kalau kemudian disalahpahami sebatas seperti konsep wajib militer. Sebaiknya program bela negara sifatnya wajib tuntas bagi mereka yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara, tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan. Sebagai contoh, pegawai BUMN beberapa juga sudah mengadopsi konsep semacam ini dan outputnya bagus," kata Hanafi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Untuk kurikulum bela negara, katanya, bisa mencakup umum dan khusus. Umum terkait dengan doktrin, wawasan nusantara, dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara yang khusus terkait sesuai profesi yang jadi latar belakang peserta bela negara.
"Konsep bela negara bisa diperkaya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan program "Peace Corps" mereka. Jadi bela negara orientasinya tidak harus hankam, tetapi juga punya relevansi untuk keperluan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat," ujar politisi PAN itu.
Ia berharap, program bela negara jalan terus sambil terus disempurnakan.
"Iya memang beda (antara bela negara dan wajib militer). Kalau soal pendanaan nanti tentu Kemenhan dan DPR (Komisi I) akan berembug bersama," demikian Hanafi.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
