Islamabad (ANTARA News) - Pakistan memanggil diplomat senior India sebagai bentuk protes atas pelanggaran gencatan senjata yang menewaskan tiga warga sipil termasuk seorang remaja perempuan di wilayah Kashmir yang sedang disengketakan, kata Kementerian Luar Negeri Pakistan, Senin.

Warga sipil terbunuh dalam penembakan yang dilakukan oleh tentara India, pekan lalu, di sektor Shakargarh dan Zafarwal di Working Boundary yang berbatasan dengan India namun secara administrasi masuk wilayah Kashmir di wilayah Himalaya yang sedang disengketakan.

"Wakil Komisaris Tinggi India, JP Singh, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri sebagai upaya protes atas pelanggaran gencatan senjata tak beralasan oleh India pada malam 23-25 Oktober," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Qazi M Khalilullah.

Akibat penembakan itu, kata dia, tiga warga sipil termasuk seorang remaja perempuan telah mati syahid dan 23 orang lainnya terluka.

Kementerian Luar Negeri Pakistan juga menginformasikan pada diplomat India itu tentang adanya panggilan telefon bernada ancaman dari New Delhi, Jumat lalu, yang tersambung ke kediaman gubernur di sebelah selatan kota pelabuhan Karachi.

Media lokal melaporkan bahwa penelepon anonim itu mengancam akan meledakkan properti milik gubernur.

"Detail percakapan juga kami kirimkan padanya," kata Khalilullah sambil menambahkan bahwa India diminta mengadakan penyelidikan atas kejadian tersebut.

Perkembangan terbaru terjadi di tengah hubungan yang makin memburuk diantara dua saingan bersenjata nuklir yang telah berperang tiga kali, dua diantaranya terjadi di Kashmir itu.

Mayoritas Muslim Kashmir telah terbagi menjadi India dan Pakistan, namun diklaim secara penuh oleh kedua negara karena keduanya sama-sama memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1947.

Sejak 1989, beberapa kelompok pemberontak memerangi pasukan India yang dikerahkan di Kashmir untuk mendapat kebebasan atau penggabungan wilayah dengan Pakistan.

Gencatan senjata perbatasan yang disepakati pada 2003 telah diberlakukan secara luas, meskipun sesekali dilaporkan adanya pelanggaran dari kedua belah pihak.

Pertempuran tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang, sebagian besar adalah masyarakat sipil.

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015