"Jadi pembahasan RAPBN 2016 bisa dilanjutkan ke tingkat II paripurna. Setuju?" kata Ahmadi yang disambut persetujuan dari 10 perwakilan fraksi partai politik dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat dini hari.
Dengan tuntasnya pembahasan di Badan Anggaran DPR, pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN 2016 menjadi Undang-Undang APBN 2016 akan diputuskan dalam sidang paripurna, Jumat siang.
Dalam rapat yang berlangsung sejak Kamis (29/10) pukul 16.30 hingga Jumat dini hari ini pukul 03.00 WIB, tujuh fraksi partai politik memberikan persetujuan penuh agar RUU APBN diputuskan di sidang paripurna.
Sementara dua fraksi partai yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya memberikan persetujuan dengan beberapa catatan. Adapun fraksi Partai Gerindra menolak seluruhnya RAPBN 2016
Ahmadi menjelaskan dengan adanya penolakan salah satu fraksi, pembahasan selanjutnya, termasuk dinamika politik antara fraksi akan dibawa ke sidang paripurna. Bukan tidak mungkin, kata dia, jika di sidang paripurna masih terjadi penolakan, peserta sidang akan melakukan pemungutan suara.
Di sela rapat, Anggota Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar mengatakan alasan penolakan Gerindra, pertama adalah kurang realistisnya penerimaan negara yang diusulkan pemerintah sebesar Rp1.822 triliun, termasuk target penerimaan pajak sebesar Rp1.506 triliun.
Alasan kedua alokasi penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan pemerintah sebesar Rp39 triliun dinilai terlalu besar. Gerindra meminta pemerintah merelokasi anggaran PMN ke pagu Dana Desa.
"Pemerintah perlu mendorong realisasi komitmen memberikan anggaran desa Rp1 miliar per desa," ujar dia.
Senada dengan alasan Gerinda, Golkar juga memberikan catatan mengenai besarnya alokasi PMN. Bahkan, Golkar meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penurunan pagu belanja negara, di tengah masih pesimistisnya realisasi penerimaan negara.
Sedangkan PKS menyoroti perencanaan instrumen fiskal dan perencanaan program pembangunan pemerintah yang dinilai kurang matang.
"Terkait dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3 persen, Target tersebut jauh dari janji pemerintah yang akan mencapai pertumbuhan di atas 7 persen dan telah ditetapkan dalam RPJMN 2016-2019," kata Anggota Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.
Postur RAPBN 2016
Dalam postur RAPBN 2016, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati belanja negara sebesar Rp2.095 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,17 triliun.
Komponen belanja pemerintah pusat antara lain, belanja Kementerian/Lembaga disepakati sebesar Rp784,1 triliun. Sementara untuk pagu subsidi, pemerintah memiliki anggaran subsidi BBM dan LPG Rp63,triliun dan subsidi listrik Rp38 triliun.
Adapun untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. Di dalamnya terdapat pagu dana desa sebesar Rp47 triliun.
Sedangkan, pendapatan negara disepakati Rp1.822,5 triliun. Dari pendapatan itu, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.506 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, serta penerimaan hibah Rp2 triliun.
Adapun defisit anggaran yang ingin dikendalikan pemerintah adalah maksimal 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp273,2 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan garis besar postur anggaran seperti itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen dengan laju inflasi sebesar 4,7 persen.
Sedangkan asumsi kurs rupiah menjadi Rp 13.900 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, asumsi harga minyak menjadi 50 dolar AS per barel. Adapun suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5.
Seperti dengan APBNP 2015, pemerintah juga mencantumkan target kesejahteraan dalam postur anggaran 2016. Dalam RUU APBN 2016, target kesejahteraan yang ingin dicapai pemerintah adalah tingkat kemiskinan turun di rentang 9-10 persen, tingkat pengangguran 5,2-5,5 persen, tingkat kesenjangan ekonomi 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,10.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
