Erdogan ingin mengubah konstitusi Turki demi mengubah peran seremonial presiden menjadi kepala eksekutif seperti di Amerika Serikat, Prancis dan Rusia.
Ketika ditanya wartawan sekembalinya melawat ke Arab Saudi Kamis lalu mengenai apakah sistem presidensial eksekutif masih mungkin ketika pada saat bersamaan mempertahankan struktur kesatuan negara, Erdogan menjawab, "Ada banyak contoh di dunia ini. Anda bisa menyaksikannya ketika Anda melihat Jerman semasa Hitler."
Partai berkuasa AK yang didirikan Erdogan telah menempatkan konstitusi baru pada jantung agenda politiknya setelah memenangkan kembali suara mayoritas pada Pemilu Legislatif November lalu.
Partai ini bersepakat dengan kubu oposisi utama CHP untuk memperkuat konstitusi baru.
Partai-partai oposisi bersepakat akan pentingnya mengubah konstitusi yang disusun setelah kudeta 1980 dan disusun militer.
Namun mereka tidak mendukung sistem presidensial yang diinginkan Erdogan karena takut perubahan itu akan lebih memusatkan kekuasaan pada tangan pemimpin otoriter, demikian Reuters.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
