"Jumlah itu sudah mencakup perhubungan udara, laut, darat hingga angkutan sungai dan kereta api. Kami usulkan 2017 Rp157 miliar untuk semua bidang," kata Deddy Taufik usai rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perhubungan di Bandung, Selasa.
Ia mengatakan hitungan jumlah tersebut muncul setelah pihaknya bersama Dishub Kabupaten/Kota menggelar rapat konsolidasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) provinsi dan pusat 2017.
"Jadi nanti akan kami usulkan baik di provinsi maupun ke pusat karena Kementerian Perhubungan juga sudah memiliki program," ujarnya.
Menurut dia, Dishub Jawa Barat menekankan kepada dinas perhubungan kabupaten/kota agar dalam memasukan program harus didahului dengan perencanaan yang matang karena usulan perencanaan mutlak ada karena dari sana bisa dilihat apakah program ini bisa dikerjakan atau tidak.
"Jangan sampai perencanaan, pembebasan lahan sampai pembangunan dimasukan, nanti bisa jadi temuan," katanya.
Pihaknya menjelaskan angka ajuan sektor Perhubungan sebenarnya banyak terbantu oleh kucuran anggaran dari Kementerian Perhubungan dan tercatat pada 2016 ini pusat mengeluarkan dana untuk alih kelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka sebesar Rp2,1 triliun.
"Kemudian sebesar Rp29 miliar untuk penertiban jalur dan memulai pembangunan reaktivasi jalur kereta Tanjung Sari-Rancaekek, dan pelabuhan," kata dia.
Pihaknya menambahkan untuk APBD 2017 sektor perhubungan nantinya akan disesuaikan dengan Perda 12 Tahun 2014 tentang pembangunan tiga metropolitan didukung program yang sudah tercantum di rencana induk perkeretaapian, pelabuhan.
"Jadi tempat dan fokus kerjanya sudah ada, itu yang akan diarahkan. Namun masih ada daerah yang tidak berkomitmen dan menyepelekan penyusunan program Perhubungan 2017 seperti Kota Depok dan Kota serta Kabupaten Bekasi yang tidak hadir atau mengirim perwakilan. Saya minta ajuan mereka di 2017 dicoret oleh Bappeda," kata dia.
Dikatakan dia, perencanaan pembangunan harus menganut asas sinergitas antara pusat, provinsi dan daerah.
Lebih lanjut ia mengatakan daerah tersebut saat diundang DKI untuk menerima dana hibah bisa datang, sementara acara penting di provinsi diacuhkan.
"Harus diingat bahwa kita tidak lagi sebagai penyangga DKI, tapi penyeimbang, 600 bus ATPB untuk Bodebekarpur itu kami yang berdarah-darah minta ke kementerian, bukan daerah," kata dia.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa menekankan pentingnya sinergitas antara pusat dan daerah dalam perwujudan proyek-proyek perhubungan.
"Perencanaan dari atas hingga ke bawah harus harmonis agar di lapangan tanggung jawab masing-masing terukur. Mana kewenangan pusat, provinsi dan daerah, itu harus terbagi dan sinergi," kata Iwa.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
