"Ini perang nirmiliter. Tujuan dari perang ini adalah mengambil kekayaan Indonesia. Perang yang disebut proxy war ini adalah perang dengan mengendalikan sebuah bangsa dengan mengatur regulasi yang ada," ujar Basarah, seperti dalam keterangan tertulis MPR, di Jakarta, Jumat.
Basarah, yang juga menyebut perang ini sebagai neokolonialisme, mengungkapkan lawan menghancurkan memori kolektif bangsa sehingga kelak bangsa ini tinggal menjadi nama.
Proses deideologi ini sudah terjadi di awal era reformasi misalnya saat dibubarkan BP7 dan Penataran P4 serta mencabut Pancasila dalam pelajaran di sekolah.
Hal ini, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diperparah dengan mudahnya masuknya propaganda asing. Namun anehnya pemerintah tidak mampu menyaring propaganda itu.
Propaganda asing yang masuk misalnya paham individualisme, radikalisme agama, dan komunisme, mengakibatkan masyarakat tak hafal dan tak mengamalkan Pancasila.
Oleh karena itu, menurut Basarah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus ada tiga sikap yang dimunculkan. ketiga sikap itu adalah meyakini kebenaran, mengetahui atau mempelajari, dan selanjutnya mengimplementasikan.
Dia mengatakan, salah satu tugas MPR yang tertuang dalam UU MD3 adalah memasyarakatkan Pancasila yang selanjutnya dikemas dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Pewarta: Lia Santosa
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
