Badan PBB dengan 15 anggota itu bertemu secara tertutup atas permintaan Amerika Serikat, yang meminta respons dari Dewan atas peluncuran dua rudal oleh Iran pada 9 Maret.
"Ini pantas mendapat reaksi Dewan," kata Samantha Power, Wakil Tetap AS untuk PBB, kepada wartawan setelah pertemuan DK, sebagaimana dikutip Xinhua.
Saat ini, Washington mendorong DK bertindak mengenai peluncuran rudal Iran, yang digambarkan oleh Power sebagai "provokatif dan merusak kestabilan".
Namun, Vitaly Churkin, Duta Besat Rusia di PBB, mengatakan kepada wartawan bahwa peluncuran rudal oleh Iran tersebut tidak melanggar resolusi terkait Dewan Keamanan.
"Seruan berbeda dengan larangan. Jadi, secara hukum orang tidak melanggar seruan, orang dapat mematuhi seruan atau dapat mengabaikan seruan itu," kata Churkin. "Ada perbedaan hukum di sini."
Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), yang membangkang terhadap ancaman AS mengenai pengembangan rudal balistik oleh Iran, pada 9 Maret "berhasil" melakukan uji coba penembakan dua rudal balistik dalam pelatihan militer di seluruh negeri tersebut.
Rudal Qadr-H dan Qadr-F ditembakkan dari Dataran Tinggi Alborz Timur di Iran Utara dan dapat menghantam sasaran di Pantai Makran di bagian tenggara negeri itu. Masing-masing rudal tersebut memiliki jarak jelajah 1.700 kilometer dan 2.000 kilometer.
Pada awal Maret, Amerika Serikat mengatakan meskipun uji coba rudal balistik oleh Iran belum lama ini tidak melanggar Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA), masalah tersebut dapat menjadi sumber keprihatinan buat Barat dan masalah itu bisa dibahas di Dewan Keamanan.
JCPOA adalah kesepakatan yang dicapai pada Juli antara Iran dan enam negara besar di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, setelah perundingan nuklir yang berlangsung lama.
Juru Bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan kalau diputuskan bahwa uji coba rudal balistik oleh Iran adalah pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB, Teheran dapat menghadapi "beberapa konsekuensi".
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
