Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan moratorium pertambangan, yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo, bisa dilakukan.

Alasannya, dalam beberapa waktu terakhir harga komoditas tambang sedang tertekan dan minat akan industri tambang sedang menurun.

"Jadi ini waktu yang baik untuk moratorium dan melakukan konsolidasi," ujar Sudirman di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, konsolidasi penting untuk dilakukan agar industri pertambangan bisa diisi oleh pelaku-pelaku yang serius dan menunjukkan kepedulian akan lingkungan.

Sebab, diakui oleh Sudirman, masih banyak kasus pertambangan yang tidak dapat merehabilitasi lingkungan dengan maksimal.

Namun, hingga saat ini dia mengatakan belum ada arahan rinci dari Presiden Jokowi mengenai moratorium tersebut.

Adapun rencana moratorium pertambangan dicetuskan oleh Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4).

Presiden mengatakan dirinya tidak ingin lagi ada konsesi pertambangan yang "menabrak" hutan konservasi. Untuk itu, dia menegaskan pemerintah akan menertibkan urusan tata ruang sektor pertambangan agar tidak melanggar batas konsesi yang ditetapkan.

Selain tambang, pemerintah juga mencanangkan akan melakukan moratorium terhadap izin konsesi lahan kelapa sawit.

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016