"Kami berharap sebelum akhir bulan sudah ada solusi yang baik dari pembicaraan aparat kita di sini dengan aparat Filipina," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis.
Hingga saat ini, upaya negosiasi melalui pembicaraan intensif antara aparat Indonesia dengan Filipina masih berlangsung, guna mendapatkan kesepakatan baik bagi kedua negara.
Pemerintah Indonesia juga berharap Filipina nantinya dapat memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal dari Indonesia yang akan berlayar melewati perairan Filipina.
"Iya, makin cepat makin baik. Tentu juga bagaimana pengamanan berikutnya bagaimana memastikan kapal dari Indonesia yang lewat itu tidak dibajak lagi," jelasnya.
Oleh karena itu, Wapres berharap Indonesia dan Filipina dapat bekerja sama untuk memberantas terorisme, pembajakan kapal dan penculikan awak kapal melalui patroli atau pembentukan satuan tugas bersama.
"Itu kan soal kerja sama pengamanan, bisa dengan patroli bersama, bisa dengan memberikan pengawalan kepada kapal-kapal kita, itu semua sedang dibicarakan," tambahnya.
Adanya peristiwa pembajakan kapal bermuatan batu bara pada akhir Maret lalu oleh kelompok radikal Abu Sayyaf menyebabkan puluhan kapal tongkang takut berlayar kembali ke Filipina.
Banyak perusahaan ekspor melarang kapal mereka berlayar melewati perairan Filipina dengan membawa komoditas batu bara.
Dampaknya, ekspor batu bara dari Indonesia ke Filipina terhambat sehingga Filipina juga kekurangan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka.
"Sekarang, beberapa kota di sana itu laporannya sudah byar-pet listriknya, karena sumber listrik mereka dari Indonesia, batu bara. Sekarang kurang lebih ada 20 kapal tongkang menumpuk di Tarakan, Banjarmasin, karena tidak mau pulang (ke Filipina)," jelas Wapres.
Jika keadaan seperti ini tidak segera diatasi, maka Filipina akan mengalami kerugian dengan tidak mengimpor batu bara sedangkan Indonesia juga berpengaruh pada kegiatan ekspor ke Filipina.
Terkait penyanderaan yang dilakukan kelompok radikal Abu Sayyaf terhadap awak kapal berwarga negara Indonesia, Wapres mengatakan Pemerintah masih mengedepankan upaya dialog untuk bernegosiasi demi mengutamakan faktor kemanusiaan bagi para sandera tersebut.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
