"Saya perhatikan, aparatur di Dinas Pendidikan belum semuanya gundul. Saya instruksikan Badan Kepegawaian Daerah panggil tukang cukur, lebih baik dicukur oleh negara, ini persoalan empati dan solidaritas organisasi," kata Rahmat di Bekasi, Senin.
Menurut Rahmat, kegiatan cukur gundul para aparatur itu dilatarbelakangi semangat kebersamaan Pemkot Bekasi setelah kota ini mendapatkan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Hal itu dikatakan Rahmat saat memimpin jalanya apel Senin pagi di Lapangan Upacara Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Bekasi Selatan.
"Hari ini ada kegembiraan luar biasa, ekspresi dari satu proses kebersamaan, empati terhadap membangun komitmen integritas yang dimulai dari kebersamaan," katanya.
Meskipun pengumuman resmi WTP baru akan dipublikasikan esok Selasa, namun Pemkot Bekasi sudah mengagendakan kegiatan syukuran.
"Kita akan gelar syukuran atas prestasi yang dibuat atas kebersamaan. Keberhasilan WTP hanya bisa digerakkan oleh tindakan yang nyata bersama," katanya.
Data BKD Kota Bekasi tercatat jumlah aparatur laki-laki di Pemkot Bekasi saat ini adalah 5.721 orang, dengan jumlah terbanyak di Dinas Pendidikan sebanyak 2.387 orang.
Instruksi penggundulan kepala para aparatur itu direspon 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bekasi dengan membuat surat edaran perihal kewajiban mencukur gundul rambut.
Salah satunya dilakukan oleh Dinas Sosial Pemkot Bekasi melalui surat edaran ke jajarannya yang berjenis kelamin laki-laki agar mencukur gundul kepalanya.
Surat edaran nomor 800/412/Dinsos tanggal 2 Juni 2016 menyebutkan sesuai arahan Wali Kota Bekasi agar semua ASN dan Non ASN laki-laki mencukur rambutnya sampai plontos menyambut WTP yang akan diraih Pemkot Bekasi.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
