Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi setelah mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan Konsultasi Tahunan RI-Malaysia itu mengatakan pertemuan membahas masalah bilateral dan regional.
"Dan isu Laut Tiongkok Selatan juga dibahas oleh Presiden Jokowi dan PM Najib," katanya.
Retno menekankan bahwa intinya adalah Indonesia fokus pada pentingnya penghormatan kepada hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Kemudian kata dia, Indonesia tak menginginkan LTS menjadi ajang "power projection" dari negara-negara besar.
"Itulah inti yang disampaikan Presiden dan PM Najib juga menyampaikan kesepakatan prinsip-prinsip yang selama ini di-adopt Indonesia," katanya.
Dalam Pertemuan Konsultasi Tahunan ke-11 ini kedua kepala negara tersebut membahas isu peningkatan kerja sama bilateral kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan wilayah, isu perbatasan laut dan darat, kerja sama ekonomi serta isu ketenagakerjaan.
Pertemuan itu juga mendorong intensifikasi beberapa kerja sama penting bagi kedua negara antara lain penetapan batas wilayah dan kerja sama keamanan, terutama semenjak semakin banyaknya kasus penculikan dan penyanderaan di kawasan.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib juga menyaksikan penandatanganan dua dokumen kerja sama, yaitu Perjanjian Negara Tuan Rumah bagi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dan Perjanjian ASEAN Banking Integration Framework(ABIF) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dengan Bank Negara Malaysia.
Selain menghadiri Pertemuan Konsultasi Tahunan RI-Malaysia, Perdana Menteri Najib juga melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk menghadiri 12th World Islamic Economic Forum(WIEF) yang diselenggarakan pada 2-4 Agustus 2016.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
