Agus, dalam keterangan tertulis di Jakara, Kamis mengatakan tantangan untuk mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan (inklusi keuangan) di Indonesia masih besar.
"Keuangan inklusif telah menjadi prioritas nasional Indonesia," ujar dia.
Mengutip kajian dari Bank Dunia pada 2014, baru 36 persen dari penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening perbankan.
Ratu Maxima melakukan kunjungan kerja ke BI sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan (UNSGA).
Kepada Maxima, Agus menerangkan, Indonesia memiliki pedoman Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang disusun BI, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Agus menjelaskan sebagai otoritas sistem pembayaran, BI juga mendukung peningkatan keuangan inklusif dengan penggunaan instrumen non tunai.
Terdapat enam program BI untuk keuangan inklusif, yakni pertama, pengembangan inovasi saluran distribusi, produk dan jasa dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD).
Program kedua adalah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) secara nontunai. Kemudian ketiga, interkoneksi antar-penerbit uang elektronik, program keempat yakni remitansi secara nontunai, kelima yakni perluasan ekosistem melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan program keenam adalah Edukasi Keuangan.
Selain itu, kata Agus, BI juga aktif berperan dalam pengembangan UMKM melalui program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) dan Program Pengendalian Inflasi.
"Secara global, BI juga aktif dalam mendukung inisiatif global, yang tercermin dalam kepemimpinan BI di G20, Alliance for Financial Inclusion (AFI), Working Group Financial Inclusion (WG FINC) ASEAN, World Bank, APEC dan OECD," tutur Agus.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
